reformasi intelijen indonesia Can Be Fun For Anyone
reformasi intelijen indonesia Can Be Fun For Anyone
Blog Article
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi target serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di period pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.
Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.
The Legislation on Foundations permits foreign citizens along with Indonesians or otherwise to ascertain a Basis underneath Indonesian law, and international foundations, i.
Dari ketiga contoh pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tentunya ada pengaruh dari pihak asing baik secara tangible
Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.
Rizal menambahkan bahwa tim pengawasan intelijen harus memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terkait kasus-kasus ketidakberesan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak semata-mata formalitas belaka, melainkan juga mampu membongkar segala penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga intelijen.
Selama ini reformasi intelijen belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari kalangan eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil.
Para reformator menyadari apa yang terjadi dalam gereja, hati nurani mereka tidak bisa melihatnya begitu saja bagaimana hidup umat Tuhan yang jauh dari firman Tuhan.
Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari Usa Intelligence Local community di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan.
). Regulation No. seventeen of 2013 on Societal Companies does not supply comprehensive demands on the organizational construction. It only regulates that The manager of societal companies shall be picked according to consensus and deliberation and shall consist of minimum 1 chairperson, a single secretary, and one treasurer. (report 29). The Legislation won't provide even more on the several amounts of Corporation.
Customized: Customs (kebiasaan) or conventions, that may be labeled to be a supply of legislation, are customary law, which is differentiated from everyday customs. Customary rules (hereinafter “customs”) encompass rules that Though not enacted through the state or its subordinate authority are applicable as legislation. There are 2 specifications for personalized to possess the binding electricity of law: There should be equivalent perform in an identical condition to which Culture has always abided to. There needs to be Opinio juris sive necessitatis about such carry out, which means a perception within the society that these conduct is binding as regulation (“lawful perception”).
Belum tentu kata Pak Jokowi #jokowi #megawati #sby #prabowo #didietprabowo #gibran #kaesang #ahy #puanmaharani #pdip #infografis Di Sini #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik